BI: Rupiah 11.000-11.500 per US$ Sudah Pas

Banyaknya eksportir yang memarkir dolar Amerika Serikat (AS) diluar negeri dituding menjadi salah satu pemicu pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir. Rupiah makin melemah seiring tingginya permintaan valuta asing (Valas) di dalam negeri.

Deputy Gubernur Bank Indonesia, Mirza Adityaswara memgimbau para eksportir seharusnya sudah mulai menjual kembali dolar AS yang dimilikinya saat ini.

"Rupiah di 11.000-11.500 itu sudah pas, karena terbukti dari neraca perdagangan surplus," ungkap Mirza saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Mirza mengungkapkan jika pelemahan rupiah terus terjadi di tengah kondisi neraca transaksi pembayaran yang mulai menunjukkan surplus, hal itu akan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia.

Untuk itu, BI mengimbau para eksportir untuk melepas kepemilikan dolar AS selagi nilai tukar rupiah masih diatas angka yang pas. Bank sentral juga mengingatkan eksportir kemungkinan adanya intervensi BI terhadap kurs rupiah.

"Memang saat kurs 9.500 current account kita surplus, 11.000-11.500 itu pas, di atas itu oversold. Karenademand impor ada terus," tegas Mirza.

Ditambahkannya, BI masih optimistis laju nilai tukar rupiah masih akan membaik di akhir bulan kendati tren pelemahan rupiah terus terjadi. Terlebih lagi rasio defisit neraca transaksi berjalan (current account) terhadap PDB masih di bawah 4%.

"Yang jelas, neraca perdagangannya sudah menunjukkan hasil yang seperti diharapkan, sudah surplus. Artinya defisit current account di kuartal I kita 4,4% dari PDB, kuartal II 3,8% kuartal II antara 3,4%-3,5% PDB," kata Mirza.

Pada perdagangan hari ini, rupiah kembali melemah setelah sempat menguat 1,6% akibat surplus neraca perdagangan Oktober sebesar US$ 42,4 juta.

Kurs rupiah di pasar lokal pagi ini tercatat melemah 0,6% ke level 11.840 per dolar AS. Sementara rupiah di pasar luar negeri juga melemah 0,5% ke level 11.855, atau diperdagangkan 0,1% lebih rendah dari harga spot.(Yas/Shd)

Gaji Pegawai BI Tahun Depan Naik 7%

Komisi XI DPR menyetujui kenaikan gaji pegawai Bank Indonesia sebesar 7% pada 2014. Namun kenaikan gaji tersebut takkan dinikmati Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR, Olly Dodokambey mengatakan DPR telah menyetujui penyesuaian biaya hidup (Cost Of Living Adjustment-COLA) pegawai bank sentral di seluruh level sebesar 7%.

"Menyetujui pencapaian target kinerja Pegawai Bank Indonesia pada seluruh level rata-rata sebesar 7% setelah memperhitungkan COLA," kata Olly,dalam Rapat Kerja Anggaran Tahunan Bank Indonesia 2014, di gedung DPR Jakarta, Selasa (3/11/2013).

DPR beralasan kenaikan gaji pegawai BI itu dilakukan untuk menyetarakan penghasilan pegawai lembaga keuangan sejenis seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpana (LPS). Kenaikan juga untuk menjaga disparitas masing-masing level pegawai Bank Indonesia.

"Penyesuaian ini juga mencakup penyertaan penghargaan bagi pihak ke tiga," tuturnya.

Namun, tegas Olly, komisi XI memutuskan takkan menaikkan gaji para Dewan Gubernur BI. Keputusan ini sesuai dengan usulan Panitia Kerja Penerimaan operasional dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Anggaran Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014.

"Komisi XI DPR RU menyetujui untuk tidak memberikan penyesuaian COLA sebesar 7% dan tidak memberikan insentif kinerja kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia," ungkapnya.

Menanggapi kesimpulan Komisi XI tersebut, Gubernur BI Agus Martowadojdo menilai keputusan itu merupakan hal yang sudah umum.

"Tentu kami harus dari waktu ke waktu melakukan pengawasan atau kalibrasi. Kami mesti melakukan evaluasi bagaimana struktur gaji dari lembaga seperti OJK, KPK, dan juga misalnya BI itu yang dilakukan," pungkasnya.(Yas/Shd)

Dolar Tembus Rp 12 Ribu, Hatta: Tenang Ada BI di Pasar

Kembali runtuhnya rupiah ke level psikologis 12 ribu per dolar Amerika Serikat (AS) ditanggapi tenang pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai tak ada hal yang perlu dicemaskan dengan pelemahan rupiah karena kenaikan awal pekan lalu terjadi karena adanya pengumuman surplus neraca perdagangan.

Tenang, BI (Bank Indonesia) ada di pasar," imbau Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Hatta yakin, bank sentral takkan tinggal diam melihat kondisi nilai tukar rupiah yang sudah terpuruk sejak pertengahan tahun ini. Pelemahan kurs rupiah selama ini terjadi akibat rencana penarikan program stimulus The Federal Reserves dan defisit neraca transaksi berjalan.

Diakui Hatta, permintaan dolar AS dalam beberapa hari terakhir memang mengalami peningkatan. Sementara pasokan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diakui belum mencukupi.

"Misalnya Pertamina yang menarik kebutuhan dolar cukup tinggi di pasaran," papar dia.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada sore ini ditutup di level Rp 11.986 per dolar AS atau melemah 98 poin dari penutupan Selasa (3/12/2013) di level Rp 11.888 per dolar AS.

Sedangkan posisi rupiah berdasar kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar AS (Jisdor) BI hari ini di level Rp 11.960 per dolar AS, terdepresiasi 130 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 11.830 per dolar AS.

Managing Director Head of Global Markets HSBC, Ali Setiawan memproyeksikan nilai tukar rupiah sampai dengan akhir tahun ini akan menyentuh level Rp 11.500-Rp 12 ribu per dolar AS.

"Penyebabnya karena kebutuhan dolar untuk membayar utang dan repatriasi dividen ke luar negeri sangat besar, tapi suplai sedikit. Sehingga pasar tak likuid dan berimbas ke pasar valuta asing (valas)," ucap dia.(Fik/Shd)

Perbankan Sambut Positif Pengetatan Penyertaan Modal Bank

 Kalangan perbankan menyambut positif mengenai kebijakan pengetatan Bank Indonesia (BI) mengenai penyertaan modal bagi industri perbankan guna meningkatkan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan itu diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/11/PBI/2013. Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), Sigit Pramono menegaskan, kebijakan baru BI tersebut justru berdampak positif bagi industri perbankan.

"Peraturannya kan mengatakan sebelum 5 tahun tidak boleh di divestasi kan, artinya kalau memang bank ini melakukan ekspansi di jasa keuangan lain selain jasa keuangan perbankan, itu justru menguntungkan, karena itu akan jangka panjang," ungkapnya di Jakarta seperti yang ditulis, Kamis (5/12/2013).

Sementara poin lain yang termasuk dalam PBI tersebut adalah mengenai divestasi dapat dilakukan minimal 50% dari saham yang dimiliki perusahaan.

Sigit menambahkan, secara inti perbankan turut mendukung apa yang sudah diputuskan bank sentral dan perbankan siap mematuhi dan menjalankan sesuai semestinya.

"Kategorinya sekurang-kurangnya ini akan positif bagi bank yang melakukan ekspansi usahanya misalnya di finance company, leasing, perusahaan bidang pasar modal, ataupun perusahaan bidang asuransi," ujar Sigit.

Selain itu dalam PBI juga menyatakan, bank dapat melakukan penyertaan modal terhadap anak usaha dengan jumlah seluruh portofolio penyertaan modal ditetapkan paling tinggi sesuai aturan Bank Umum Kelompok usaha (BUKU) II .

Misalnya untuk bank dengan modal inti antara Rp1 triliun dan Rp5 triliun hanya boleh memiliki melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia.

Aturan anyar yang ditandatangani oleh Gubernur BI Agus Martowardojo ini diterbitkan dan mulai berlaku sejak 22 November 2013. (Yas/Ahm)

BI Perketat Penyertaan Modal Bank ke Luar Negeri

Bank Indonesia (BI) kini melakukan pembatasan terhadap lembaga perbankan yang ingin melakukan penyertaan modalnya keluar negeri. Hal tersebut sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/11/PBI/2013 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Direktur Kepala Grup Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank Umum BI Trisnawati Gani mengatakan dalam PBI yang baru ini penyertaan modal ke luar negeri hanya boleh dilakukan ole bank dengan modal Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4. Pada PBI sebelumnya ketentuan penyertaan modal ke luar negeri ini tidak diatur secara khusus.

"Sesuai dengan pengelompokan umum berdasarkan BUKU, hanya BUKU 3 dan BUKU 4 yang diperbolehkan," ujarnya di Gedung BI Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2013).

Lebih lanjut, Trisnawati menjelaskan hal ini dilakukan karena selama ini banyak asing yang dengan mudah masuk ke Indonesia dan sebaliknya bank asal Indonesia sendiri mengalami kesulitan saat melakukan ekspansi keluar negeri.

Meskipun demikian, menurutnya kesulitan bank asal Indonesia untuk menembus luar negeri tidak serta merta merupakan kesalahan dari regulasi yang diterapkan di luar negeri. Menurutnya hal ini justru karena bank-bank asal Indonesia ini kurang kuat sehingga tidak mampu bersaing dengan bank-bank di luar negeri.

Atas dasar itulah pada PBI yang baru ini mengatur agar bank-bank berskala kecil atau bermodal kecil tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal ke luar negeri. "Setiap penyertaan modal harus memperoleh persetujuan dari BI dengan mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko dan memantau seluruh portofolio penyertaan modan," jelasnya.

Dia juga mengatakan, jika sebuah bank mempunyai rencana untuk melakukan ekspansi di luar negeri, maka harus terlebih dulu masuk ke BUKU 3 sehingga bank tersebut bisa bersaing dengan bank lain pada negara tujuan. (Dny/Igw)

Rupiah Masih Loyo, Mungkinkah Jebol 13 Ribu/US$?

 Bank Indonesia (BI) menepis perkiraan analis maupun pengamat yang memproyeksikan nilai tukar rupiah akan menyentuh level 13 ribu per dolar AS sampai akhir tahun ini. bank sentral menjamin rupiah akan berada di level aman bahkan hingga 2014, saat Bank Sentral AS memulai penarikan likuiditas (tapering off).

Head of Economic Research Group, Economic and Monetary Policy Department BI, Solikin M Juhro memproyeksikan nilai tukar rupiah tidak akan bertengger di level Rp 13 ribu per dolar AS.

"Tidak akan sampai. Memang awal-awal tahun ada penyesuaian, tapi nanti akan kembali ke siklusnya. Nilai tukar rupiah masih oke-oke saja," ujar dia usai menjadi pembicara di International Seminar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Solikin menambahkan, Indonesia mendapat hantaman pasar keuangan pada Mei-Juni 2013 saat Gubernur The Federal Reserve, Bernanke mengumumkan rencana pengurangan stimulus pada tahun depan secara bertahap.

Kabar tersebut sontak membuat seluruh negara berkembang mengalami guncangan hebat di pasar keuangan. Di mana nilai tukar mata uang jeblok, yield naik tinggi, pasar saham merah. Tak hanya Indonesia, kondisi serupa juga terjadi di negara yang membukukan defisit transaksi berjalan seperti Indonesia, Afrika Selatan, Brasil, India dan sebagainya.

"Yang berat itu di Mei-Juni lalu, saat isu tapering off mengemuka apakah akan dilakukan Desember 2013 atau tahun depan. Tapi kami menyikapinya secara proporsional," tambahnya.

Kebijakan pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan menekan defisit transaksi berjalan tanpa melupakan prinsip prudent (kehati-hatian), telah membuat pasar menyikapinya dengan baik. Imbasnya, volatilitas rupiah terhadap dolar AS bisa kembali terkendali.

"Isunya memang bukan masalah tapering off saja, jadi walaupun masih agak berat tapi pasar sudah mulaiadjust. Kalau fundamental kuat, nilai tukar akan mengikuti," terangnya.

BI, menurut Solikin menyiapkan bauran kebijakan yang menjadi instrumen untuk menghadapi kemungkinan terjadinya tapering off dari AS. Upaya itu meliputi, mengelola nilai tukar sesuai fundamental dan menjaga pergerakannya secara konsisten.

"Selain itu, kami berupaya menjaga makro ekonomi Indonesia tanpa membiarkan tingginya volatalitas rupiah oleh tekanan-tekanan pasar. Kami juga mengontrol serta memilah aliran modal yang mendukung finansing di dalam negeri," ujarnya.

Kebijakan lain, kata Solikin, terkait makro prudential untuk mengelola likuditas kredit maupun menjalin koodinasi antara BI dan pemerintah.(Fik/Shd)

BI: Pengetatan Modal Perbankan Tak Ganggu Penyaluran Kredit

Langkah lembaga perbankan untuk melakukan ekspansi pada perusahaan non-bank tampaknya harus terhenti. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) menilai ketentuan itu tidak mengganggu fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan soal penyertaan modal perbankan yang hanya mengizinkan bank untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Kebijakan BI ini tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 15/11/PBI/2013 tentang prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal yang mulai berlaku sejak 22 November 2013.

Direktur Kepala Grup Penelitian dan Pengaturan Bank Umum Bank Indonesia (BI), Trisnawati Gani mengatakan, meskipun adanya peraturan ini, namun penyertaan modal bank ke perusahaan keuangan diyakini tidak akan mengganggu dan mengurangi fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.

"Dengan adanya ini tidak akan menghilangkan fungsi intermediasi pada bank, karena ada batasan-batasan dalam penyertaan modal bank," ujarnya saat media briefing di Gedung BI, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2013).

Dia menjelaskan, peraturan PBI lama ada batas penyertaan modal oleh bank ke perusahaan keuangan sebesar 25% dan berlaku untuk semua bank sedangkan pada PBI yang baru ini, persentase penyertaan modal disesuaikan berdasarkan BUKU.

"PBI ini bukan mengatur hal baru, tetapi menyempurnakan PBI yang sebelumnya. Untuk PBI lama dicabut, karena perubahan pasal yang cukup banyak, di sini kita juga telah melakukan harmonisasi antara PBI baru dan PBI lama," tutur Trisnawati.

Trisnawati menyebutkan, untuk bank pada Bank Umum Kelompok Usaha/BUKU I, tidak boleh menyertakan modal, pada bank di kelompok BUKU II bisa melakukan penyertaan modal sebesar 15% dari modal bank. Pada BUKU III sebesar 25%, dan pada bank-bank yang berada pada kategori BUKU IV penyertaan modalnya maksimal 35% dari modal bank.

Selain itu, dari segi manajemen risiko konsolidasi, yang pada PBI lama belum diatur, sedang pada PBI telah diatur seperti penyertaan modal pada anak perusahaan tidak diperhitungkan sebagai penyediaan dana dalam BMPK serta peningkatan penyertaan modal (non cash) dan penyertaan modal yang berasal dari deviden daham pada perusahaan anak yang sama dikecualikan dari batas penyertaan modal.

Dia sendiri mengakui, kegiatan penyertaan modal ini memang merupakan salah satu kegiatan usaha bank, namun menurutnya hal tersebut bukan merupakan kegiatan utama yang menunjang fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

"Umumnya bank melakukan penyertaan modal untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan nasabah," tandasnya. (Dny/Ahm)

12345678

sasw211324354767

dferewr3543546546457656