BI Paparkan Sejarah Singkat Krisis Ekonomi RI

JAKARTA - Bank Indonesia memaparkan perbedaan-perbedaan gejolak ekonomi pada 1998 dengan kondisi saat ini. Pasalnya, guncangan paling dahsyat yang melanda perekonomian Indonesia terjadi pada saat krisis 1998.

"Waktu 1998, itu pada waktu pembalikan dana uang asing BI dan pemerintah tidak punya statistik yang lengkap dari utang luar negeri. Ternyata banyak utang luar negeri dan itu mentriger kita untuk semakin panik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A Johansyah di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).

Difi mengatakan, saat itu BI harus melakukan intervensi besar-besaran. Pasalnya nilai tukar Rupiah saat itu telah dipatok di angka tertentu oleh pemerintah.

Sementara pada 2008, yang diakibatkan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat (AS), dimana kredit perumahan di AS diberikan kepada debitur-debitur yang memiliki portofolio kredit yang buruk.

"2008, itu subprime di AS, enggak adil juga waktu itu karena masalahnya di negara lain, tapi kita kena imbasnya. Jadi di kita disebutnya krisis sektor keuangan," ujar Difi.

Difi mengatakan, saat 2008 kondisi perbankan Indonesia sudah kuat, saat itu dikarenakan adanya Pekerjaan Rumah (PR) yang besar dari 1998 yaitu peningkatan sektor perbankan. Secara umum di 2008 dapat dikatakan selamat.

Sedangkan saat 2013, lanjut Difi, pertumbuhan Ekonomi Indonesia sedang melaju sangat cepat, namun di saat yang sama impor meningkat sehingga meningkatkan defisit neraca berjalan.

"Sekarang, ekonomi tumbuh dengan baik. Ekonomi tumbuh dari konsumsi domestik. Cuma memang pak Darmin (mantan Gubernur BI Darmin Nasution) bilang, setiap tumbuh 6 persen impor kita naik," jelas Difi.

Peningkatan Impor tersebut diiringi dengan ekspor yang melambat, memicu defisit neraca berjalan semakin melebar. Oleh karena itu BI meminta pengusaha terutama Importir untuk lebih hati-hati karena fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi kan naik turun, kita tidak mau saat turun itu hard landing, kita mau soft landing," ujar Difi.

Rupiah Berpeluang Tembus Rp12.000

JAKARTA - Suku bunga acuan atau BI Rate akan terus mengalami kenaikan jika rupiah masih akan terus melanjutkan pelemahannya.

"Kalau rupiah melemah lagi, BI Rate bisa naik lagi," kata Ekonom BTN Agustinus Prasetyantoko, di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Sementara itu, terkait pelemahan rupiah, diprediksi tak akan tembus melebihi level Rp12 ribu per USD. Dia menyatakan, patokan pelemahan rupiah terjadi pada krisis ekonomi yang terjadi pada 2008.

"Possibility rupiah bisa Rp12 ribu. Tapi jika melihat pada 2008, rupiah sampai Rp12.400 per USD, tidak akan lebih dari itu," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan BI alias BI rate sebesar 25 basis poin (bps). Dengan demikian, maka BI rate sudah berada di kisaran 7,25 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah, mengungkapkan bahwa kenaikan BI rate ini sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia belakangan ini. Kenaikan BI rate, juga sebagai respons BI atas pelemahan yang terjadi atas rupiah.

Selain menaikkan BI Rate, BI juga memutuskan menaikkan fasilitas simpanan BI (fasbi) masing-masing sebesar 25 basis poin. "Semua serempak naik 25 basis poin," kata Difi. 

Dewan Gubernur BI

Dewan Gubernur BI

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

Pengambilan Keputusan

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

Para Gubernur Bank Indonesia

Sejak dibentuk, orang-orang yang terpilih sebagai Gubernur BI, sebagai berikut:

2009-sekarang Darmin Nasution (Pelaksana tugas)

2009 Miranda Gultom (Pelaksana tugas)

2008-2009 Boediono

2003-2008 Burhanuddin Abdullah

1998-2003 Syahril Sabirin

1993-1998 Sudrajad Djiwandono

1988-1993 Adrianus Mooy

1983-1988 Arifin Siregar

1973-1983 Rachmat Saleh

1966-1973 Radius Prawiro

1963-1966 T. Jusuf Muda Dalam

1960-1963 Mr. Soemarno

1959-1960 Mr. Soetikno Slamet

1958-1959 Mr. Loekman Hakim

1953-1958 Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.

SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar.

Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme “BI rate” (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan.

Prestasi Bank Indonesia

The Asian Banker memberikan penghargaan kepada Bank Indonesia sebagai regulator terbaik di Asia untuk kategori "The Best Systemic and Prudential Regulator".

Tahun lalu, predikat terbaik itu diraih Malaysia. "Semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad kepada INILAH.COM, Jumat (27/4/2012)

Penghargaan itu diserahkan Ketua The Asian Banker Summit, David Seldon, pada acara The Asian Banker Annual Leadership Achievement Awards, Rabu (25/4/2012) di Bangkok. Penghargaan ini merupakan bentuk prestasi Bank Indonesia tahun 2012.

Penghargaan diberikan kepada BI karena pencapaiannya dalam mengarahkan industri perbankan Indonesia untuk menerapkan aturan berstandar internasional dalam beberapa waktu belakangan ini, serta penanganan BI dalam menghadapi kondisi perekonomian global saat krisis yang bisa berdampak sistemik.

"Dunia mengakui kebijakan yang diterapkan di Indonesia akhirnya bisa mewujudkan industri perbankan yang sehat dan punya daya tahan dengan pencapaian yang terbaik di Asia," ujar Muliaman.

Jika dibandingkan negara tetangga, kata Muliaman, indikator keuangan perbankan kita seperti CAR, NPL, kredit, dan pertumbuhan aset itu semua paling tinggi. Kondisi itu didukung faktor fundamental yang juga kuat, karena penerapan aturan kehati-hatian yang baik.

Forum Asian Banker merupakan pertemuan tahunan para pelaku industri keuangan dunia yang menilai perkembangan industri tersebut di Asia dan kali ini dihadiri sekitar 1.000 perwakilan sejumlah perusahaan keuangan, perbankan dan bank sentral di Asia, Amerika Serikat, Eropa, Australia dan Amerika

BI Rate

• Definisi

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

• Fungsi

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

MEKANISME PENERBITAN UANG RUPIAH OLEH BANK INDONESIA (BI)

Pengeluaran uang Rupiah emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No.6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. Adapun pengaturan pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur No.6/7/PDG/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Manajemen Pengedaran Uang serta Surat Edaran Intern No.7/84/INTERN tanggal 28 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluarakn Uang Rupiah Baru.

Beberapa tahap dalam pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah emisi baru adalah sbb:

• Perencanaan Pengeluaran Uang Rupiah Baru

Persetujuan rencana pengeluaran uang Rupiah baru dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Dalam rangka pengeluaran uang Rupiah baru, Bank Indonesia melakukan kajian dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pemalsuan, nilai intrinsik, masa edar suatu pecahan uang, dan/atau kebutuhan masyarakat.

• Desain dan Spesifikasi Uang

Desain dan spesifikasi uang disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia, sedangkan pelaksanaan penyusunan desain uang diputuskan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengedaran uang. Pada tahap ini, penyusunan desain uang dilakukan dengan cara (1) bekerjasama dengan perusahaan pencetakan uang atau pemasok uang, atau (2) melalui sayembara yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.

• Pencetakan Uang

Desain beserta spesifikasi uang yang telah disetujui Gubernur Bank Indonesia akan dibuatkan contoh cetak uang oleh perusahaan percetakan uang atau pemasok uang. Contoh cetak uang berbentuk 1 (satu) lembar uang kertas dan lembaran utuh atau 1 keping uang logam yang akan menjadi acuan cetak bagi perusahaan percetakan uang atau pemasok uang. Pada contoh cetak uang tersebut dilengkapi pula dengan uraian teknis uang yang disetujui Direktur Direktorat Pengedaran Uang.

• Penerbitan Ketentuan

Setiap pengeluaran uang Rupiah baru didasarkan pada ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Intern (SE Intern). PBI mengenai pengeluaran dan pengedaran uang baru tersebut memuat antara lain macam uang, harga uang, ciri uang dan tanggal berlakunya uang sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan SE Intern mengatur mengenai tanggal pengeluaran dan pengedaran uang, pengiriman uang, serta tatacara pembukuan dan pencatatannya.

• Sosialisasi dan Edukasi Uang Baru

Sebelum uang Rupiah baru dikeluarkan dan diedarkan, Bank Indonesia melakukan sosialisasi dan edukasi uang baru kepada masyarakat, melalui konferensi pers, pelatihan kepada kasir Bank Indonesia, perbankan, dan pihak terkait lainnya, penyebaran pengumuman dalam bentuk poster, serta penyebaran informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang dalam bentuk leaflet, brosur, VCD, atau bentuk publikasi lainnya.

Kapan BI harus mencetak uang?

• BI akan mencetak uang jika BI memutuskan akan menambah jumlah uang beredar di masyarakat, sedangkan persediaan uang kartal di BI tidak mencukupi.
• Di BI dikenal ULE (Uang Layak Edar) dan UTLE (Uang Tidak Layak Edar). Perbankan (Bank dan BPR) memiliki kewajiban untuk menyortir UTLE tersebut, untuk selanjutnya disetorkan di BI. Masyarakat pun baik perorangan maupun perusahaan dapat secara langsung menukarkan UTLE ke Kantor Bank Indonesia setempat. Secara periodik, BI akan memusnahkan UTLE yang terkumpul, dan menggantinya dengan mencetak uang baru.
• Apabila BI akan menerbitkan jenis uang pecahan baru.

KENAPA BANK INDONESIA TIDAK MENCETAK RUPIAH UNTUK MEMBAYAR UTANG?

Karena beberapa alasan berikut ini:

• Dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya, maka uang yang beredar di masyarakat akan jauh lebih besar dibandingkan jumlah barang. Akibatnya akan terjadi hiperinflasi, dimana harga barang akan jauh melambung.
• Dasar mencetak uang, ya tentunya harus diperhitungkan nilai tukar idealnya. Pertimbangannya adalah nilai ekspor dan impor kita, permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing, dsb. Karena itu ada yang dinamakan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara tersebut.
• Uang yang digunakan untuk membayar utang adalah dollar bukan rupiah, jadi kalau mencetak rupiah untuk membayar utang maka rupiah tidak laku. Dan kalau mencetak uang dollar maka itu namanya pemalsuan.
• Daya beli masyarakat akan jatuh, mereka tidak sanggup membayar bahan kebutuhan hidup. Dampak susulannya adalah krisis ekonomi dan sosial. Kelaparan, kejahatan/kriminalitas, kerusuhan/penjarahan.
• Barang dan bahan baku impor akan jauh melambung, sehingga akan mematikan sektor riil dan produksi dalam negeri. Dampak selanjutnya adalah efisiensi, PHK dan pengangguran meningkat.

Buah Simalakama Bank Indonesia

Pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini sebagai imbas krisis likuiditas global, yang memaksa penarikan modal asing keluar, tentu akan menciptakan instabilitas bagi sistem keuangan dan manajemen moneter Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia dihadapkan pada kenyataan untuk menelan pil pahit “buah simalakama”, bahwa intervensi untuk menyelematkan nilai tukar rupiah sudah pasti akan berimplikasi pada efektivitas target moneter Bank Indonesia.

Dalam teori IT (Inflation Targeting) dan konsep “Impossible Trinity” bahwa di era mobilitas modal yang tinggi maka pilihan target moneter adalah: Monetary freedom atau Exchange rate Freedom. Dengan kata lain, Bank Sentral hanya bisa memilih apakah ia ingin mencapai target moneter yang diinginkan (IT misalnya) ataukah ia ingin mencapai target nilai tukar yang diinginkan. Dalam konteks ini, Bank Sentral hanya bisa memilih salah satu dari pilihan tersebut.

Keadaan krisis keuangan global saat ini, yang diperparah dengan krisis likuiditas global, memaksa Bank Sentral untuk secara aktif melakukkan intervensi rupiah. Dalam hal ini Bank Sentral bisa melakukkan intervensi dengan beberapa kebijakan strategis, antara lain: intervensi rupiah di pasar valas dan menaikkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Keduanya diarahkan untuk memanipulasi sisi permintaan dan penawaran rupiah dipasar, serta menarik aliran modal masuk ke tanah air.

Secara moneter, intervensi valas untuk memperkuat rupiah dilakukkan dengan menggelontorkan cadangan US dollar bank sentral, dan menukarkannya dengan rupiah. Namun tentu saja tindakan ini tidak akan efektif bisa dilakukkan pemerintah karena beberapa faktor. 

• Pertama, Bank Sentral manapun didunia ini tidak akan mampu menangkal atau menyediakan kebutuhan valas pasar di saat krisis. Hal ini berbeda jika keadaan pasar adalah normal, karena jika kondisi yang terjadi adalah normal maka kebutuhan pasar akan valas akan mudah sekali dipenuhi oleh Bank Sentral. Jika yang terjadi adalah kepanikkan, dan dilakukkan oleh sebagian besar bahkan seluruh pelaku pasar, maka kebutuhan akan valas akan sangat sulit sekali dipenuhi oleh Bank sentral dengan alasan cadangan devisa yang terbatas. Dalam konteks ini, maka “bermain-main” dengan pasar akan sama saja dengan bunuh diri, yang oleh Paul Krugman diprediksi akan mengalami Krisis “Balance of Payment”.
• Kedua, kebijakan intervensi valas dengan menjual US $ dan membeli Rupiah  sudah pasti akan mempengaruhi base money atau uang inti dalam masyarakat. Dalam konteks ini, akan terjadi kekeringan uang inti di masyarakat sehingga menimbulkan efek kenaikkan suku bunga pasar. Dengan kenaikkan suku bunga pasar bisa diprediksi bahwa efek domino terhadap dunia usaha pasti akan berjalan dengan mulus, sehingga pada akhirnya dapat menjadi bumerang sendiri bagi sistem keuangan dan sektor perbankan.

Dalam konteks ini, Bank Indonesia diharapkan secara cepat dan strategis melakukkan intervensi yang sifatnya non-pasar. Atau dengan kata lain, Bank Indonesia dan pemerintah diharapkan dapat melakukkan kebijakan strategis terkait dengan keharusan transaksi-transaksi ekonomi domestik (baik pihak asing maupun domestik), untuk melakukkan pembayaran dengan rupiah. Sederhana saja, pemerintah dan Bank sentral harus dapat secara proaktif melakukkan  himbauan dan peraturan untuk mewajibkan para pelaku ekonomi domestik dan asing menciptakan kekuatan baru dari sisi permintaan rupiah. Hal ini tentunya harus dapat difahami dan disosialiasikan dengan baik oleh pemerintah dan Bank Indonesia, agar respon pelaku ekonomi dapat menguatkan posisi rupiah terhadap US$ minimal kembali pada posisi keseimbangannya.]

Akhir kata, penggunaan US Dollar di seluruh sendi-sendi perdagangan dan lalu lintas pembayaran dunia memang sangatlah tinggi. Sehinga kekuatan untuk mengimbangi permintaan US dollar yang tinggi harus dilawan dengan kekuatan permintaan rupiah yang tinggi pula, minimal bagi kebutuhan transaksi ekonomi domestik.

Ketakutan terhadap melemahnya nilai tukar yang sangat tinggi, sangat disebabkan oleh lemahnya fundamental ekonomi domestik dan kinerja ekspor yang mandul. Namun ketakutan ini berbeda dengan kondisi sebelum krisis, yang disebabkan karena tingginya pinjaman luar negri yang tak terlindungi (unhedged foreign debt). Namun kita perlu waspada dengan bahaya pelemahan nilai tukar rupiah ini, karena tentu saja dapat mengancam tingginya imported inflation dan kelesuan aktivitas ekonomi khususnya yang disebabkan karena mahalnya raw material atau bahan baku sehingga menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi.

• Terakhir, intervensi pasar Bank Indonesia untuk meredam depresiasi nilai tukar rupiah sudah jelas tidak efektif dilakukkan oleh Bank Indonesia. Jika ini diteruskan maka, selain cadangan US$ BI akan menipis, efek terhadap base money juga akan berakibat fatal terhadap suku bunga. Oleh karena itu, perlu kebijakan strategis pemerintah dan BI untuk memperkuat sisi permintaan rupiah dengan mendorong penggunaan rupiah dalam transaksi ekonomi domestik dengan luar negri.

MENGENAL BERBAGAI JALUR MASUK BANK INDONESIA

Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM)

Jalur paling top saat ini. Paling prestisius sejak dulu. Program ini dimulai sejak tahun 50-an dan angkatan saya yang terakhir masuk di tahun 2012 merupakan angkatan 30. Ga setiap tahun dibuka dan tidak ada periode pasti jeda waktu antar angkatannya.

Karena PCPM sampai saat ini masih dicap sebagai “jalur kaderisasi pemimpin Bank Indonesia” (makanya dianggap paling prestisius even di dalam BInya sendiri) PCPM memiliki syarat minimal lulusan S1. PCPM pada dasarnya merupakan nama pendidikannya. Setelah seseorang diterima di jalur PCPM, ia akan menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat diangkat menjadi pegawai BI.

Lama pendidikannya bervariasi, ada angkatan yang cuma 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun… Nah, kalau saya 9 bulan. Isi pendidikannya biasanya klasikal (belajar teori di kelas-kelas, ada ujiannya lo), kesamaptaan (siap-siap 6 pack dan gosong), bimbingan spiritual, dan On the Job Training (OJT). Nah hasil pendidikan ini akan menjadi input penilaian apakah seorang PCPM dapat diangkat menjadi pegawai tetap BI atau tidak.

Ketika diangkat, semua PCPM akan memegang jabatan asisten manajer (dahulu staf, sebelum diadakan restrukturisasi jabatan) tanpa terkecuali. Walaupun S2 atau S3 ketika masuk PCPM, tetap ketika diangkat ya asisten manajer dulu. By level, namanya G3. FYI,

BI punya 9 level dari yang paling rendah ke tinggi:

• G1 (messenger atau office boy)
• G2 (Staf)
• G3 (Asisten Manajer)
• G4 (Manajer)
• G5 (Asisten Direktur)
• G6 (Deputi Direktur)
• G7 (Direktur)
• G8 (Direktur Eksekutif)
• G9 (Asisten Dewan Gubernur).

Oiya, tapi biasanya kalau udah S2 dan S3 sejak sebelum diangkat, akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk promosi atau mengisi jabatan yang membutuhkan gelar lebih tinggi dibandingkan yang baru S1.

Karena merupakan jalur “pimpinan”, seorang PCPM dituntut untuk menjadi seorang generalis. Kasarnya sih harus bisa dan harus mau mengerjakan segala bidang, mulai dari bikin model ekonometri, membangun sistem pembayaran, bikin ketentuan, event organizer, mengedarkan uang, sampai mesen kran air. Oleh karena itu, di setiap kontrak PCPM pasti ada pasal “sakti” bahwa “Saya bersedia ditempatkan di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri maupun Luar Negeri.”

Makanya salah satu derita PCPM yang akan diangkat jadi pegawai adalah deg-degan penempatan pertama. Tapi penempatan pertama bukan berarti permanen. Rotasi, mutasi (dan apalagi promosi) ke tempat yang berbeda, baik antar divisi, antar departemen, antar kota, antar provinsi (haha emang angkot), antar negara, pasti terjadi. Saya suka bergurau, hanya Tuhan dan DSDM (Departemen Sumber Daya Manusia) yang tahu kapan seorang PCPM dipindah dan kemana.

Selain itu seorang PCPM juga dituntut untuk selalu belajar dan meningkatkan kompetensi. Pegawai lain juga sama, tapi kalau PCPM ada tuntutan dan ekspektasi yang lebih. Apalagi kalau ditempatkan di luar Jakarta, di mana sekarang kondisinya minim pegawai yang berasal dari PCPM. PCPM seperti layaknya dewa, dipuja dan dihina.. Hahaha… Di satu sisi memang level kemampuannya rata-rata lebih tinggi dibanding jalur masuk lainnya (kecuali MLE ya), di sisi lain banyak pegawai non PCPM yang gimanaa gitu sama PCPM.

Namanya juga jalur pemimpin, lagi-lagi, career path PCPM termasuk yang paling jelas. Untuk sampai ke level G8 (Direktur Eksekutif) pasti ada dan memang diperuntukkan demikian.

Oiya, PCPM biasanya direkrut dari jurusan ekonomi, akuntansi, manajemen dan teknik industri. Beberapa angkatan PCPM terkadang merekrut jurusan teknik, statistik, psikologi, dan pernah juga dibuka lebar untuk hampir semua jurusan.

Multi Level Entry (MLE)

MLE punya nama lain, namanya jalur “Expert” alias berpengalaman. Berbeda dengan PCPM yang tidak membutuhkan syarat pengalaman (malah ada kecenderungan untuk merekrut as fresh as possible dengan menerapkan batasan umur), MLE membutuhkan syarat pengalaman minimal 1 – 3 tahun. Namanya juga jalur expert, kebutuhan MLE sangat spesifik bergantung pada expertise yang dibutuhkan BI secara berkesinambungan.

Expertise di bidang IT dan financial trading merupakan bidang yang biasanya selalu diMLEkan dan jumlah kebutuhannya banyak. Dalam jumlah yang lebih sedikit, ada arsitek, dokter, ahli bangunan, dan ahli listrik. Mungkin ada beberapa “ahli” lainnya yang pernah direkrut melalui MLE. Yang jelas, MLE ini memberikan sarana bagi BI untuk merekrut pegawai berdasarkan keahlian spesifik yang BI butuhkan pada saat itu dan keahlian tersebut dapat digunakan BI secara berkesinambungan.

Sama seperti PCPM, MLE juga harus melewati tahap pendidikan yang berpengaruh pada pengangkatan. Tapi karena MLE sudah lebih spesifik (bahkan sudah tahu penempatannya di mana), materi pendidikan MLE tidak seluas PCPM. MLE biasanya hanya dibekali pengetahuan kebanksentralan serta OJT di departemen yang akan ditempati nantinya dalam waktu yang sangat singkat (1-3 bulan).

Setelah diangkat juga sama, masuk di level G3. Walaupun sudah expert, setau saya semuanya harus masuk di level G3 dulu. Exception is given kalau expertnya sudah level dewanya dewa. Katanya ada yang dari G3 naik ke G4 cuma dalam waktu 1 tahun saking dewanya, udah S3 pula. Padahal normalnya seorang PCPM naik dari G3 ke G4 kini 6 tahun.

Karena MLE ini ahli pada satu bidang spesifik, career pathnya belum didesain untuk mencapai level pimpinan BI. Setau saya, MLE paling mentok di G5 yang ada saat ini. Tapi bisa jadi itu disebabkan karena faktor MLE merupakan program baru, dan expert pun biasanya sudah lebih berumur dibandingkan PCPM.

Kalau ingin pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, spesifik, dengan tempat kerja yang pasti, pilihlah MLE. Tapi jangan harap, untuk saat ini, bisa naik ke pucuk kepemimpinan BI.

Pegawai Tata Usaha (PTU)

Nah kalau PCPM dan MLE minimal S1, PTU dibuka untuk jurusan minimal D3. Dulu pernah ada kasus di mana ada lulusan S1 yang masuk lewat jalur PTU karena memang tidak disaring. Belakangan banyak S1 PTU yang menyesal karena sesuai namanya, PTU ini biasanya akan dipekerjakan di level administrasi pada departemen apapun. Oleh karena itu, sekarang PTU benar-benar dibatasi hanya untuk D3.

PTU juga ada pendidikannya. Lagi-lagi pendidikannya tidak seheboh PCPM, tapi rangkaian pendidikannya tetap sama. Ketika diangkat akan menjadi staf atau level G2. Dan kalau PTU, saat ini career pathnya pendek. Dari level G2 untuk G3 bisa 8 tahun, itu pun kalau benar-benar punya kemampuan lebih. Biasanya G3 akan lebih diprioritaskan untuk pegawai yang memiliki kemampuan analisis, padahal yang masuk PTU selama pekerjaannya di BI terlalu prosedural dan administratif.

Kasir

Anda Jujur? Memiliki fisik yang kuat dan tangguh? Seorang laki-laki?

Kasir diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan fungsi pengedaran uang BI. Sudah tau kan siapa yang mengedarkan uang rupiah yang saat ini dipegang? Seorang kasir memegang peranan penting dalam mengelola uang masuk dan uang keluar Bank Indonesia. Hitung duit milyaran, biasa. Di dalam ruangan dengan uang bernilai triliunan tanpa tergoda sedikitpun, biasa. Dan satu kemampuan yang kami selalu takjub dengan kasir adalah, kemampuan menghitung lembaran uang secara cepat.

Untuk menjadi seorang kasir minimal diperlukan gelar SMA. Lalu karena banyak bekerja dengan uang yang higienitasnya rendah, seorang kasir kini harus seorang laki-laki (katanya banyak kasus kasir wanita tidak dapat hamil karena pekerjaannya). Selain itu, kasir juga akan mengedarkan uang ke seluruh pelosok Indonesia dan hal tersebut merupakan pekerjaan yang berbahaya.

Kasir memiliki level G2. Career pathnya memungkinkan ia untuk naik lebih mudah dibandingkan seorang PTU, karena kasir hanya terdapat di dalam 1 fungsi, yaitu pengedaran uang. Jadi cukup banyak saya melihat level G5 yang dulunya adalah seorang kasir.

Lainnya

Selain 4 jalur favorit dan paling terkenal di atas, BI juga punya jalur rekrutmen khusus untuk keamanan. Dulu bahkan pernah ada jalur atlet.

Dahulu juga ada jalur khusus pengawas bank (PCPB). Perlakuan sama seperti PCPM, tapi kalau PCPB sudah pasti menjadi pengawas bank. Walaupun kini pada akhirnya tidak semua PCPB kini masih bekerja di perbankan. Jalur ini kini sudah tidak ada lagi.

Non Organik

Jalur-jalur ini merupakan jalur untuk pegawai tetap. Di BI tidak hanya ada pegawai tetap (organik), tapi ada juga non organik seperti  Tenaga Harian Outsourcing (THOS) yang merupakan pegawai non organik “level pertama”. Maksudnya level pertama di sini adalah mereka biasanya selalu diikutkan dalam acara departemen, hahahaha. Dengan kata lain, orang luar yang dianggap seperti BI. THOS levelnya G2 dan masih membawa nama perusahaan yang mengoutsourcingkan mereka.

Selain THOS, ada juga pegawai swakelola seperti saya dulu. Swakelola ini merupakan praktik yang relatif baru untuk memenuhi kebutuhan SDM yang sangat mendesak, spesifik, dapat dikerjakan oleh orang non BI tetapi pekerjaannya tetap menjadi tanggung jawab pegawai organik BI yang mensupervisinya. Oleh karena itu, proses perekrutan swakelola relatif mudah dan tidak panjang (ini cerita saya dulu waktu keterima di BI sebagai swakelola)

Swakelola biasanya membutuhkan rekomendasi, artinya kebutuhannya tidak diumumkan ke masyarakat luas tapi disebarkan secara person to person. Swakelola terikat pada divisi yang mempekerjakannya melalui sebuah kontrak kerja, bukan kepada DSDM.

Nah jadi, pertimbangkan baik-baik jalur masuk mana yang cocok untuk Anda untuk masuk BI :)

PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN INFLASI

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pada salah satu pasalnya disebutkan bahwa BI adalah lembaga negara yang independen. Maksud kalimat tersebut adalah Independen diartikan sebagai lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI, dan demikian pula BI wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka melaksanakan tugasnya. Independensi tersebut ditandai dengan diberikannya kewenangan penuh pada BI dalam menetapkan target-target yang akan dicapai (goal independence) dan kebebasan dalam menggunakan berbagai piranti moneter (instrument independence) dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa BI memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Demikian pula, untuk lebih meningkatkan efektivitas pengendalian moneter serta kapasitasnya sebagai lender of the last resort, dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa pemberian kredit oleh BI kepada bank dibatasi.

 Jangka waktu kredit kepada bank maksimal 90 hari dan penggunaannya hanya untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Selain itu, kredit tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang bernilai tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterima oleh bank.

Tujuan dan tugas BI saat ini sesuai dengan undang-undang baru tersebut adalah tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

 Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, BI berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Perlu dikemukakan bahwa tugas pokok BI berubah sejak diterapkannya undang-undang tersebut, yaitu dari multiple objective (mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan nilai rupiah) menjadi single objective (mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah). Dengan demikian tingkat keberhasilan BI akan lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 Yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang-barang secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dalam hal ini, BI hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dll) sepenuhnya berada diluar pengendalian BI. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut niscaya tingkat inflasi yang sangat tinggi selama ini akan sulit dikendalikan. Selanjutnya nilai tukar rupiah sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan panawaran yang terjadi di pasar. Apa yang dapat dilakukan oleh BI adalah menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu berfluktuasi secara tajam.

 BI mengontrol tingkat inflasi dengan cara Seperti dikemukakan diatas bahwa kontrol BI atas inflasi sangat terbatas, karena inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, BI selalu melakukan assessment terhadap perkembangan perekonomian, khususnya terhadap kemungkinan tekanan inflasi. Selanjutnya respon kebijakan moneter didasarkan kepada hasil assessment tersebut. Perlu disampaikan pula bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan moneter, melainkan juga kebijakan ekonomi makro lainnya seperti kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor riil. Untuk itulah koordinasi dan kerjasama antar lembaga lintas sektoral sangatlah penting dalam menangani masalah inflasi ini.

 Kebijakan moneter BI kedepan yang lebih memfokuskan pada sasaran tunggal inflasi dilakukan dengan cara Sasaran akhir kebijakan moneter BI di masa depan pada dasarnya lebih diarahkan untuk menjaga inflasi. Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan pula dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, dimana banyak bank sentral yang beralih untuk lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi. Alasan yang mendasari perubahan tersebut adalah, pertama, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi variabel riil, seperti pertumbuhan output ataupun tingkat pengangguran. Kedua, pencapaian inflasi rendah merupakan prasyarat bagi tercapainya sasaran makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan pada tingkat kapasitas penuh (full employment) dan penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ketiga, yang terpenting, penetapan tingkat inflasi rendah sebagai tujuan akhir kebijakan moneter akan menjadi nominal anchor berbagai kegiatan ekonomi.

Strategi yang digunakan oleh BI dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah adalah :

• Mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter.

• Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter.

• Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi.

• Memformulasikan respon kebijakan moneter.

 Dapat ditambahkan bahwa laju inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK) sebagai sasaran akhir dan laju inflasi inti (core atau underlying inflation) sebagai sasaran operasional.

 Konsep inflasi inti (core inflation) dapat kita bagi menjadi dua yaitu Berdasarkan pengertiannya, ada 2 konsep dalam pengertian inflasi inti. Pertama, inflasi inti sebagai komponen inflasi yang cenderung ‘menetap’ atau persisten (persistent component) di dalam setiap pergerakan laju inflasi. Kedua, inflasi inti sebagai kecenderungan perubahan harga-harga secara umum (generalized component). Core inflation pada beberapa literatur disebut juga dengan underlying inflation. Inflasi inti inilah yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh BI. Di dalam operasionalnya, BI tidak menggunakan inflasi IHK sebagai acuan dalam mengambil kebijakan moneter, namun menggunakan inflasi inti.

 Penggunaan inflasi inti sebagai sasaran operasional dikarenakan inflasi inti dapat memberikan signal yang tepat dalam memformulasikan kebijakan moneter. Sebagai contoh, dalam hal terjadi gangguan permintaan (demand shock) yang mengakibatkan inflasi tinggi, respon bank sentral akan mengetatkan uang beredar sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Disamping itu, kebijakan tersebut dapat juga untuk menyesuaikan kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sesuai dengan kapasitas perekonomian. Sebaliknya, jika inflasi meningkat karena terjadinya gangguan penurunan di sisi penawaran (supply side), misalnya kenaikan harga makanan karena musim kering maka kebijakan uang ketat justru dapat memperburuk tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi. Respon yang dapat dilakukan oleh bank sentral adalah kebijakan melonggarkan likuiditas perkonomian justru diperlukan untuk menstimulir peningkatan penawaran.

 Inflasi  yang akan dipakai BI dalam menetapkan targetnya adalah BI menetapkan IHK sebagai targetnya, seperti yang diterapkan di semua negara yang menganut sistem target inflasi secara eksplisit. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya IHK sebagai target bank sentral, baik dari sisi teoritis maupun dari segi kepraktisannya. Kelebihan digunakannya IHK ini antara lain adalah merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Seperti yang berlaku pada negara-negara lain institusi yang bertugas mengumpulkan data statistik selalu memfokuskan sebagian besar sumber dayanya untuk menghasilkan data IHK yang reliable dibandingkan indeks harga lainnya, sehingga hasil pengukuran IHK selalu memiliki kualitas yang lebih baik dan selalu tersedia secara tepat waktu.

 Tekanan terhadap angka inflasi dapat dibagi dua Dilihat dari asalnya, tekanan inflasi dapat dibedakan atas domestic pressures (berasal dari dalam negeri) dan external pressures (berasal dari luar negeri). Tekanan yang berasal dari dalam negeri dapat diakibatkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran dan permintaan serta kebijakan yang diambil oleh instansi lain di luar BI, misalnya kebijakan penghapusan subsidi pemerintah, kenaikan pajak, dll. Gangguan dari sisi penawaran dapat timbul apabila terjadi musim kering yang mengakibatkan gagal panen, terjadinya bencana alam, gangguan distribusi tidak lancar dan adanya kerusuhan-kerusuhan sosial yang berakibat terputusnya pasokan dari luar daerah. Gangguan dari sisi permintaan dapat terjadi apabila otoritas moneter menerapkan kebijakan uang longgar.

Stabilisasi Rupiah, BI Rilis 5 Kebijakan Baru

Bank Indonesia (BI) merilis lima kebijakan baru untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan ini merupakan kelanjutan paket kebijakan BI dalam menjaga stabilitas makro ekonomi.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya menerbitkan beberapa ketentuan terkait perluasan jangka waktu Term Deposit Valas, relaksasi ketentuan pembelian valas serta penerbitan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI).

"Dengan adanya ketentuan ini maka bank akan memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam melakukan manajemen likuiditasnya," kata Agus dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (29/8/2013). 

Lima ketentuan baru dari BI tersebut adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/5/ PBI/ 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tentang Operasi Moneter

2. Surat Edaran No. 15/30/DPM Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/16/DPM tanggal 6 Juli 2010 Perihal Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

3. Surat Edaran No. 15/31/DPM Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/17/DPM tanggal 6 Juli 2010 Perihal Koridor Suku Bunga (Standing Facilities)

4. Surat Edaran No. 15/32/DPM Perihal Perubahan Keenam atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka

5. Surat Edaran No. 15/33/DPM Perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD tanggal 27 November 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank.

Khusus untuk ketentuan 1 hingga 4, aturan tersebut merupakan dasar hukum atas pelaksanaan lelang SDBI serta perluasan jangka waktu Term Deposit Valas.

Sementara aturan ke-5 mengatur tentang relaksasi ketentuan pembelian valas. Relaksasi ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas valas di pasar domestik yang pada gilirannya akan mendukung upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah.

PERAN BANK INDONESIA DALAM MENSTABILKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

KEDUDUKAN DAN PERAN BANK INDONESIA

1. PERAN BANK INDONESIA

Sebagai bank central, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utamayang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan adalah :

• Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.
• Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.
• Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem-sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangirisiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran real time gross settlement (RTGS) yang dapat meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.
• Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset serta mengetahui hasil riset tersebut akan menjadi rekomendasi dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
• Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagaijaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR) yang berfungsi sebagai peran traditional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Pertimbangan resiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

2. STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

• Sebagai Badan Hukum

Status Bak indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

• Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
• Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat.
• Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
• Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
• Bank Indonesia memiliki fungsi sebagaijaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR) yang berfungsi sebagai peran traditional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan

Kesempatan Berkarir di Bank Indonesia

Bank Indonesia mengundang putra/putri terbaik bangsa untuk bekerja dan mengembangkan karir di Lembaga Bank Sentral yang berperan dan bertanggung jawab sebagai pengawal stabilitas moneter dan sistem keuangan Republik Indonesia.

PERSYARATAN UMUM :

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• IPK minimal 3,0 (skala 4)
• Memiliki kemampuan berbahasa Inggris, ditunjukkan dengan sertifikat ITP TOEFL score minimal 500 atau IELTS score minimal 5,5 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2012. Bagi yang tidak memiliki sertifikat, harus mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
• Memiliki kemampuan sangat baik dalam penulisan, komunikasi verbal, dan penggunaan komputer (Windows, Ms Office).
• Tidak memiliki saudara kandung/suami/isteri yang bekerja sebagai pegawai atau calon pegawai Bank Indonesia
• Bersedia menjalani ikatan dinas dengan Bank Indonesia dan tidak terikat ikatan dinas dengan Institusi lain
• Bersedia tidak hamil selama menjalani program pendidikan
• Bersedia ditempatkan di seluruh kantor Bank Indonesia

PERSYARATAN KHUSUS

• Usia maksimal mengikuti ketentuan sesuai dengan jabatan yang dilamar
• Bidang studi/jurusan mengikuti ketentuan sesuai dengan jabatan yang dilamar

LOKASI TES :

• Jakarta
• Bandung
• Semarang
• Surabaya
• Denpasar
• Makassar
• Banjarmasin
• Palembang
• Padang
• Medan

Keterangan: Lokasi tes jalur MLE seluruhnya dilakukan di Jakarta

TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN

• Penyampaian lamaran hanya dapat dilakukan secara on-line sesuai dengan periode registrasi yang telah ditetapkan. Tidak ada jalur lain yang digunakan dalam proses pengiriman lamaran.
• Pelamar wajib memiliki alamat e-mail yang sudah aktif untuk dapat mengikuti proses rekrutmen ini. Penyelenggara tidak melayani perbaikan/revisi alamat e-mail yang salah input oleh pelamar.
• Pelamar wajib mengisi aplikasi dengan data/informasi yang benar. Apabila lolos seleksi administrasi, pelamar akan dipanggil untuk mengikuti verifikasi dokumen (bersamaan dengan seleksi Tahap I). Dokumen yang harus dibawa untuk diserahkan pada saat tes Tahap I dapat dilihat pada informasi dibawah Tabel Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.
• Setelah mengisi formulir aplikasi dan mengirimkannya kembali secara on-line, Pelamar akan mendapat konfirmasi registrasi melalui e-mail. Konfirmasi tersebut berisi nomor registrasi yang akan digunakan selama proses seleksi.
• Pelamar hanya dapat melamar pada satu jabatan. Pengisian data lamaran kedua akan ditolak oleh sistem secara otomatis.
• Aplikasi yang disampaikan diluar batas waktu yang ditetapkan dan/atau tidak dilakukan secara on-line sebagaimana ketentuan pada butir 1 diatas, tidak akan diproses lebih lanjut.

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Pelamar wajib membawa berkas sebagai berikut :

• Daftar Riwayat Hidup yang didownload dari website www.ppm-rekrutmen.com/bank_indonesia
• Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang berlegalisir asli (cap basah)
• Fotokopi KTP yang masih berlaku
• Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6, 2 lembar
• Fotokopi Sertifikat ITP TOEFL dengan skor minimal 500 atau IELTS skor minimal 5,5 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2012
• Fotokopi Sertifikat Brevet A/B untuk jabatan Staf (bidang perpajakan), Analisis Keuangan Muda (Laporan Keuangan)
• Fotokopi Sertifikat/Surat Referensi terkait
• Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- yang didownload dari website www.ppm-rekrutmen.com/ bank_indonesia , meliputi :

1. Tidak memiliki saudara kandung/ suami/ isteri yang bekerja sebagai pegawai atau calon pegawai Bank Indonesia
2. Bersedia menjalani ikatan dinas dengan Bank Indonesia dan tidak terikat ikatan dinas dengan Institusi lain
3. Bersedia tidak hamil selama menjalani program pendidikan
4. Bersedia ditempatkan di seluruh kantor Bank Indonesia

2. Berkas lamaran tersebut dimasukan ke dalam Map berwarna, sesuai dengan ketentuan sebagai jalur yang dilamar :

• PCPM : Map Biru
• MLE : Map Merah

3. Tuliskan nama dan nomor registrasi Anda di halaman muka Map

Pelamar wajib menunjukkan berkas sebagai berikut :

• KTP/SIM/Indentitas Diri yang masih berlaku
• Ijazah asli sesuai dengan persyaratan pendidikan
• Transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan pendidikan
• Sertifikat ITP TOEFL dengan skor minimal 500 atau IELTS skor minimal 5,5 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2012
• Sertifikat Brevet A/B untuk jabatan Staf (bidang perpajakan), Analisis Keuangan Muda (Laporan Keuangan)
• Sertifikat/Surat Referensi terkait

KETENTUAN LAIN

• Pelamar yang tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi dan/atau data pendukung sesuai persyaratan pada tahap verifikasi dokumen, maka secara otomatis gugur dari proses penerimaan Calon Pegawai Bank Indonesia.
• Masa penyampaian lamaran secara on-line dimulai tanggal 9 Januari 2012 pukul 06.00 WIB sampai dengan batas akhir registrasi on-line yang telah ditetapkan hingga pukul 24.00 WIB.
• Keputusan untuk memanggil pelamar dan penentuan hasil seleksi sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia serta tidak dapat diganggu gugat.
• Selama proses seleksi, Bank Indonesia tidak melayani surat menyurat, email, dan sarana komunikasi lainnya.
• Peserta tidak dipungut biaya dalam proses penerimaan calon pegawai.

BANK INDONESIA

Bank Indonesia ( dulu disebut De Javasche Bank ) adalah Bank sentral Republik Indonesia. sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. kestabilan rupiah ini megandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap nilai mata uang negara lain.

untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di indonesia. ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan tercapai dan memelihara kestabilan rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

BI juga menjadi satu - satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di indonesia.

SEJARAH BANK INDONESIA

Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindi Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

Tahun 1953, Undang - Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.  Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada Tahun 1968 diterbitkan Undang - Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, terpisah dari bank - bank lain yang melakukan fungsi komersial. selain tugsa pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta meperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan babak baru dalam Bank Indonesia, sesuai dengan UU No. 23 / 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

pada tahun 2004 undang-undang Bank Indonesia di amandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

TUJUAN DAN TUGAS  BANK INDONESIA

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa,

serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi,

sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:

• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
• Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Persiapan Mengikuti Tes Bank

Kunci persiapan mengikuti test di bank yaitu : 

• Memiliki background pendidikan yang tepat sesuai dengan dunia kerja perbankan dan struktur organisasi bank
• Memahami struktur kerja pada bank, agar mengerti justifikasi pekerjaan dan kontribusi yang akan anda berikan kebank agar bisa mencapai target bank
• Memahami segmentasi psikotest dan psikometri terutama yang berhubungan dengan operasional angka dan bilangan
• Memahami produk - produk perbankan dan service, layanan nasabah bank ( katalog, fungsi dan manfaatnya ) sehingga tahu market yang tepat dan sesuai dengan target dan branding produk bank